Thailand Berencana Perluas Penjara Karena Tahanan Politik Membludak

Thailand Berencana Perluas Penjara Karena Tahanan Politik Membludak

Thailand Berencana Perluas Penjara Karena Tahanan Politik Membludak – Tahanan politik atau sering disingkat sebagai tapol adalah seseorang yang ditahan baik di rumah, rumah tahanan, atau tempat pembuangan (kamp konsentrasi) karena memiliki ide-ide atau pandangan yang dianggap menentang pemerintah atau membahayakan kekuasaan negara.

Bentuknya dapat pula berupa tahanan nurani, yaitu penghilangan kemerdekaan berbicara. Pemerintah Thailand sedang mempertimbangkan memperluas area penjara. Penyebabnya, ruang tahanan yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Kondisi tersebut merupakan imbas penangkapan aktivis pro demokrasi yang menuntut reformasi konstitusi Thailand.

Menteri Kehakiman Thailand, Somsak Thepsuthin, menjelaskan para tahanan politik tersebut dikurung di penjara Bangkok dan penjara pusat Klong Prem.Kini, kondisi kedua penjara tersebut menjadi sangat padat. Apalagi ketika ada kolega atau pendukung Deposit Club388 via Pulsa dari para tahanan politik yang berkunjung.

1. Tak ada diskriminasi terhadap tahanan politik

Thepsuthin membantah adanya spekulasi penjara baru yang akan dibangun dikhususkan bagi tahanan politik dan fasilitas yang tersedia berbeda dari penjara umum. Ia memastikan pemerintah tidak ada diskriminasi di antara para tahanan.

“Setiap orang harus diperlakukan sama,” ujarnya.

Berdasarkan laman Departemen Pemasyarakatan Thailand, penjara Bangkok bisa menampung setidaknya 3.195 orang tahanan. Sedangkan, penjara pusat Klong Prem mampu menampung 7.009 orang.

Sebelumnya, menurut kelompok bantuan hukum pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Thailand, sedikitnya 382 orang menghadapi dakwaan terkait demonstrasi politik yang berlangsung sejak Juli 2020 hingga akhir bulan lalu. Sebanyak 13 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur.

2. Demonstrasi menuntut reformasi konstitusi berlangsung di Thailand

Sebuah gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa berlangsung sejak tahun lalu menyerukan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan pemerintahannya mundur. Mereka menuntut amandemen konstitusi yang lebih demokratis, serta sistem monarki yang lebih akuntabel.

Ketika gerakan protes semakin masif, pihak berwenang pun meningkatkan penuntutan terhadap terhadap para aktivis. Lebih dari 60 orang telah didakwa dengan hukum lese majeste, yaitu pencemaran nama baik monarki yang dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

3. Thailand meminta platform media sosial menghapus konten sensitif
Tahanan Politik Membludak! Thailand Berencana Perluas Penjara

Sejak akhir 2020, hukum lese mejeste digunakan pemerintah untuk menuntut platform media sosial yang enggan menghapus konten sensitif, salah satunya unggahan yang mengkritik raja. Pemerintah mengaku siap menghadapi segala gugatan hukum jika para raksasa internet keberatan dengan aturan tersebut.

Beberapa hari lalu, Pengadilan Kriminal Thailand menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada seorang pria berusia 22 tahun. Pemuda tersebut dinyatakan melanggar undang-undang kejahatan komputer dengan membuat sejumlah akun di Facebook. Ia dituduh membuat sembilan unggahan yang mengkritik raja pada April 2020.

Perseteruan antara Bangkok dengan perusahaan berbasis internet bukan kejadian baru. Pada 27 Agustus 2020, kementerian meminta Facebook untuk memblokir 661 unggahan. Tapi, Kementerian Digital mengatakan hanya menghapus sepertiga dari permintaan yang diajukan.